LBH Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

MK Putuskan Dokter Bisa Dipenjara Tanpa Rekomendasi MKDKI

Posted on | April 25, 2016 | Comments Off on MK Putuskan Dokter Bisa Dipenjara Tanpa Rekomendasi MKDKI

Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)

Jakarta – Impian para dokter untuk tidak mudah dipidana seperti yang dialami oleh dr Ayu pada tahun 2014 lalu kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) mengunci rapat-rapat keinginan dokter supaya bisa dipidana berdasarkan rekomendasi dewan etik kedokteran.

\”Menolak permohonan untuk seluruhnya,\” ujar Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Gugatan ini diajukan oleh sekumpulan dokter. Mereka meminta MK membatalkan pasal 66 ayat 3 UU Praktik Kedokteran. Alasannya, karena pasal itulah para dokter bisa langsung diadukan dan dipidana tanpa melewati rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Tapi majelis MK berkata lain. Menurut Arief, pasal 66 ayat 3 tetap diperlukan demi memenuhi hak hukum para pasien. Arief juga menganggap pasal tersebut demi menjaga marwah dan martabat para dokter.

\”Mahkamah memahami bahwa sanksi pidana terhadap profesi dokter atau dokter gigi memang ditujukan untuk melindungi dokter, pasien serta stake holder lainnya,\” ucap Arief.

Atas putusan itu, dr Agung Saptahadi, perwakilan Dokter Indonesia Bersatu, mengatakan, putusan MK menandakan peran MKDKI menjadi tidak ada. Putusan para hakim MK, menurut dr Agung bisa membuat para dokter ketakutan untuk mengambil tindakan penting kepada pasien.

\”Misalnya dokter yang melakukan pembedahan lalu beresiko potensi komplikasi dan meninggal itu akan bisa dikenakan seperti pasal pembunuhan,\” kata dr Agung kecewa.

Gugatan yang diajukan awal 2014 ini dilatar belakangi kasus dr Ayu yang sempat dipenjara lewat vonis kasasi yang diputus hakim agung Artdijo Alkotsar. Atas vonis inilah, para dokter merasa takut dipidana dengan mudah. Vonis Artidjo itu lalu dianulir di tingkat peninjauan kembali (PK).

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10831#.Vx2pNdSLS1s

Pemilik Kartu Kredit Wajib Baca Peraturan Terbaru Ini

Posted on | April 8, 2016 | Comments Off on Pemilik Kartu Kredit Wajib Baca Peraturan Terbaru Ini

Kerahasiaan data nasabah perbankan hanya berlaku kepada nasabah penyimpan saja. Mulai diberlakukan 31 Mei 2016.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis peraturan terbaru tentang penggunaan data kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PMK ini merupakan revisi kelima dari PMK No. 16 Tahun 2013 yang mengatur hal yang sama.

PMK No. 39/PMK.03/2016 berlaku sejak 23 Maret lalu. Khusus untuk data kartu kredit mulai berlaku pada 31 Mei 2016. Pada dasarnya perubahan kelima ini mengubah sustansi sepuluh angka dalam PMK sebelumnya, dan menambah angka 62-67 pada Lampiran PMK tersebut. Dalam angka 67 Lampiran itulah tertera lembaga, instansi, asosiasi atau pihak lain yang diwajibkan menyampaikan informasi data transaksi nasabah kartu kredit.

Data transaksi kartu kredit disampaikan bulanan dengan catatan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. Data yang disampaikan adalah nama bank, nomor rekening pemilik kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama dan alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan,  tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit.

Dalam peraturan ini berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki akses untuk melihat profil belanja para Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Cara ini dilakukan lantaran DJP tak memiliki akses ke rekening simpanan bank para WP. Lalu apakah akses kartu kredit tersebut dimungkinkan untuk diakses mengingat kerahasiaan data nasabah di perbankan?

Direktur P2 Humas DJP, Mekar Satria Utama, menegaskan akses data nasabah kartu kredit tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama UU Perbankan. Pasal 1 angka 8 UU Perbankan menyebutkan “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.” Menurut Mekar, pasal tersebut sekaligus menegaskan data nasabah kartu kredit tidak masuk kategori data yang harus dirahasiakan.

“Coba cek lagi, dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, di situ disebutkan rahasia itu adalah data nasabah penyimpan. Jadi yang kita gunakan adalah data nasabah kartu kredit sebagai peminjam,” kata Mekar dalam acara Ngobrol Santai bersama awak media di Jakarta, Selasa (05/4).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 16 Tahun 2009) juga mengatur masalah ini. Pasal 35a ayat (1) menegaskan setiap   instansi   pemerintah,   lembaga,   asosiasi,   dan pihak  lain,  wajib  memberikan  data  dan  informasi  yang berkaitan    dengan    perpajakan    kepada    Direktorat Jenderal   Pajak   yang   ketentuannya   diatur   dengan Peraturan      Pemerintah.

“Dalam bagian Penjelasan, di situ disebutkan memang instansi wajib memberikan, kalau dibaca dalam penjelasan termasuk data kartu kredit,” jelas Mekar.

Meski demikian, pria yang kerap disapa Toto ini menegaskan pemilik kartu kredit tak perlu terlalu khawatir. Pasalnya, akses data terhadap kartu kredit bukanlah untuk pengenaan pajak terhadap transaksi yang dilakukan, tetapi hanya sebagai data pembanding untuk memperjelas pola konsumsi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebelum aturan ini dirilis, lanjutnya, DJP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan asosiasi perbankan sudah melakukan pertemuan dan pembahasan terkait penggunaan kartu kredit untuk keperluan pajak. Menurut Toto, OJK sepakat kartu kredit tidak masuk ke dalam data nasabah yang harus dirahasiakan.

DJP siap membahas dengan OJK jika dinilai perlu aturan tambahan untuk memperjelas masalah ini. Selain itu, meski tidak termasuk dalam kerahasiaan data nasabah, DJP memastikan data pemilik kartu kredit akan dijaga. Untuk realisasinya, DJP juga sudah menyiapkan tim yang akan menganalisis data nasabah kartu kredit.

“Sejauh ini masih BUMN dan pemerintah (bank) yang support. Kami belum bisa menyampaikan berapa besar potensi pajak dari kebijakan ini, dan ini bukan hanya menyoal kontribusi pajak, tetapi juga soal kepatuhan. Yang dibutuhkan DJP adalah data nasabah,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan peraturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit bermanfaat untuk melihat profil belanja WP OP. “Data ini diperlukan untuk profil WP OP, karena kita tidak punya akses ke rekening simpanan bank, sesuai UU Perbankan. Makanya yang ingin kita lihat profil belanja, belanja itu salah satunya dari kartu kredit,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (4/1).

Bambang mencontohkan jika ada WP yang melaporkan pendapatannya sebulan hanya Rp5 juta, namun belanja melalui kartu kredit mencapai Rp20 juta, maka pelaporan bukti pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya tidak tepat. Dalam konteks ini, data dari kartu kredit itu akan dianalisis dengan profil WP.

“Berarti selama ini mengaku penghasilan Rp5 juta di SPT tidak benar, pajaknya harus diperbaiki. Kita akan memadukan antara data transaksi kartu kredit dengan profil wajib pajak,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5705d666e830d/pemilik-kartu-kredit-wajib-baca-peraturan-terbaru-ini

Putusan Ini ‘Kado’ untuk Perjuangan Bang Buyung

Posted on | April 4, 2016 | Comments Off on Putusan Ini ‘Kado’ untuk Perjuangan Bang Buyung

Perusahaan kontraktor yang kerap menggunakan kendaraan alat-alat berat mungkin bisa bernafas lega. Soalnya, lewat pengujian Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU UU No. 22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kendaraan alat-alat berat bukanlah kendaraan bermotor.

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian cUU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan MK No. 3/PUU/XIII/2015 di ruang sidang MK, Kamis (31/3).

Sebelumnya, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain: buldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane.”

Tiga perusahaan kontraktor yakni PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, PT Marga Maju Japan mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ yang menempatkan kendaraan alat-alat berat sebagai kendaraan khusus yang masuk kategori kendaraan bermotor. Menurut para pemohon, aturan itu telah mengatur norma baru.

Kendaraan alat-alat berat sejatinya merupakan alat produksi yang berbeda dengan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi barang/orang. Sebab, kendaraan alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi moda/alat transportasi barang/orang. Namun, faktanya kendaraan alat berat diperlakukan sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya yang harus memenuhi persyaratan uji tipe dan berkala.

Sementara uji tipe dan berkala tidak akan pernah dapat terpenuhi karena alat berat memiliki bahan karakteristik yang berbeda dengan kendaraan bermotor pada umumnya. Akibatnya, para pemohon merasa hak konstitusional mereka dirugikan karena tidak bisa berusaha gara-gara alat-alat berat itu tidak bisa memenuhi persyaratan kendaraan bermotor. Karena itu, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah menilai rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJbukan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau larangan. “Ketidakmandirian makna kalimat penjelasan pasal itu menegaskan posisinya bukan norma hukum, melainkan hanya bagian (struktur) pelengkap, uraian mengenai pengertian/definisi kendaraan khusus,” ujar Hakim Konstitusi Wahidudin Adams.

Penjelasan a quo bagi Mahkamah telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (norma hukum bayangan) mengharuskan alat berat memenuhi syarat-syarat teknis kendaraan bermotor pada umumnya. Meski sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi.

“Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah. Penggolongan atau penyamaan perlakuan alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang bukan moda transportasi., tetapi diwajibkan memenuhi persyaratan.”

Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat- alat berat yang dimaksud Penjelasan tidak senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud.

Karenanya, menurut Mahkamah alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ atau setidaknya tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil.

“Mewajibkan alat berat memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” kata Wahidudin saya membacakan putusan.

Usai persidangan, kuasa hukum para pemohon, Ali Nurdin merasa senang dan bersyukur dengan putusan MK ini. “Ini bisa menjadi ‘kado’ bagi almarhum Adnan Buyung Nasution yang sedari awal ingin meluruskan persoalan ini sudah dua kali sejak tahun 2012. Sebelumnya permohonan kita lewat pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Ali Nurdin di Gedung MK.

Menurutnya, implikasi putusan ini berarti semua aturan persyaratan bagi kendaraan bermotor, seperti uji kir/tipe, berkala, termasuk pengenaan pajak tidak berlaku bagi kendaraan alat berat. “Tadi pandangan MK, menyatakan alat-alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor umumnya dari sisi karakteristik, spesifikasi, peruntukan, desainnya. Konsekuensinya, semua aturan kendaraan alat berat yang disamakan dengan kendaraan bermotor  batal demi hukum,” tegasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fd2f709d69a/putusan-ini-kado-untuk-perjuangan-bang-buyung

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi,

Posted on | March 25, 2016 | Comments Off on Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi,

JAKARTA-HUMAS, Berikut disampaikan pemberitahuan yang berasal dari Sekretaris MA mengenai undangan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi, serta dilanjutkan dengan serah terima jabatan (Sertijab). Pelantikan akan diadakan pada Kamis, 24 Maret 2016 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung bertempat di Ruang Prof. Dr.Mr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung.

MA-Pejabat 00

MA-Pejabat 01

MA-Pejabat 02

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4653

MK Tafsirkan Makna ‘Segera’ dalam KUHAP

Posted on | March 19, 2016 | Comments Off on MK Tafsirkan Makna ‘Segera’ dalam KUHAP

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma’dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, lema ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari.

“Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari’,” tutur Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 3/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Kamis (30/1).

Sebelumnya, pemohon yang merupakan suami dari seorang yang diduga sebagai pengedar narkoba lewat kuasa hukumnya – yang saat sidang pembacaan tidak hadir – meminta MK memaknai kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pemohon beralasan ketiadaan makna kata ‘segera’ dalam KUHAP justru tidak menjamin kepastian hukum.

Pemohon mencontohkan penerapan kata ‘segera’ ada yang dilakukan beberapa jam setelah penangkapan, ada yang diterapkan satu hari, dua hari, hingga satu minggu setelah penangkapan dilakukan. Menurut Duin Palungkun, pengacara pemohon, kata ‘segera’ telah dimaknai selama 24 hari setelah penangkapan istrinya. Keluarga pemohon tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui secara sah tentang tindak pidana apa yang disangkakan terhadap istrinya.

Mahkamah beralasan frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat diartikan  setelah tersangka ditangkap, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu singkat agar tersangka segera mendapat hak-haknya. Apabila pemberitahuan itu tak segera disampaikan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak tersangka karena keberadaan dan status hukum tidak segera diketahui keluarganya.

Menurut Mahkamah ketiadaan rumusan pasti mengenai lamanya waktu kata ‘segera’ dalam pasal itu dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda-beda dalam setiap kasus yang ditangani. Perbedaan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik.

“Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda ini dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Namun, apabila Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik menyampaikan salinan surat perintah penangkapan itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa ‘segera’ pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Karenanya, sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa ‘segera’ dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”

Untuk diketahui, Irmania Bachtiar alias Mama Nio merupakan istri dari pemohon Hendry Batoarung Ma’dika alias Papa Nio ditangkap oleh Kepolisian Resort Tana Toraja pada 28 September 2012 karena diduga mengedarkan narkoba. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kosong bekas menyimpan sabu-sabu.

Pihak keluarga baru mengetahui Mama Nio ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan pada 22 Oktober 2012 (24 hari setelah ditangkap). Dengan alasan keterlambatan pemberitahuan itulah upaya praperadilan yang diajukan oleh keluarga tersangka kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale, Sulawesi Selatan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ea4ce35dc99/mk-tafsirkan-makna-segera-dalam-kuhap

Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden Putusannya

Posted on | March 17, 2016 | Comments Off on Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden Putusannya

Pengadilan memutuskan agar ganti rugi terhadap korban kekerasan dibayar secara tanggung renteng.

Putusan Mahkamah Agung No. 2638 K/Pdt/2014 ini seharusnya bisa menjadi bahan peringatan bagi oknum anggota polisi yang melakukan penganiayaan. Pimpinan satuan di lingkungan Polri pun seharusnya menjalankan tugas, mengawasi anak buah agar tidak melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang ditahan, misalnya.

Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Polri dalam hal ini Polsekta Bukittinggi Polda Sumatera Barat terhadap gugatan Alamsyahfudin. Menurut majelis hakim dipimpin Abdul Gani Abdullah, alasan-alasan kasasi yang diajukan Polri tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dan benar menerapkan hukum.

“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden RI, c/q Kepala Kepolisian RI, c/q Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, c/q Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, c/q Kepala Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi tersebut,” demikian amar putusan majelis yang dipublikasikan lewat laman resmiMahkamah Agung 10 Maret lalu.

Dengan penolakan ini berarti putusan terdahulu berlaku. Pada 7 November 2013 lalu, PN Bukittinggi telah menghukum para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VII) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat senilai Rp700 ribu kerugian materiil, dan Rp100 juta kerugian immaterial. Ganti rugi itu dibebankan karena menurut majelis para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban Erik Alamsyah.

Erik Alamsyah adalah putra Alamsyahfudin. Erik menjadi korban penganiayaan oknum Polsekta Bukittinggi setelah korban dituduh melakukan pencurian sepeda motor.  Penganiayaan atau penyiksaan berlangsung di ruang operasional Polsekta Bukittinggi tak lama setelah Erik ditangkap. Tak terima anaknya menjadi korban penganiayaan oknum polisi, Alamsyahfudin menempuh upaya hukum. Kasus ini juga mencuat ke permukaan hingga para pelaku diperiksa Propam dan diproses secara pidana. Untuk menempuh upaya hukum itu, Alamsyahfudin memberi kuasa kepada pengacara LBH Padang.

Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, membenarkan adanya gugatan tersebut. Tetapi ia mengaku belum menerima baik pemberitahuan maupun salinan resmi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Polri tersebut. “Putusan ini bisa menjadi preseden ke depan,” kata Era saat dihubungi hukumonline lewat telepon dari Jakarta.

LBH Padang mengapresiasi putusan itu jika benar karena ini menjadi success storymenggugat secara perdata institusi Polri dan oknum-oknum yang melakukan penganiayaan. Dalam gugatan itu, Polri selaku institusi menjadi Tergugat I. Tergugat II sampai Tergugat VII adalah anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Belum ada konfirmasi dari kuasa hukum Polri apakah sudah menerima putusan atau belum.

Tanggung renteng
Dalam putusan pengadilan disebutkan para Tergugat harus membayar ganti rugi Rp100.700.000 tersebut secara tanggung renteng karena perbuatan melawan hukum itu dilakukan bersama-sama.

Dalam pertimbangannya, majelis kasasi berpendapat perkara ini adalah gugatan perdata akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Penggugat, kata majelis hakim agung, dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak dapat dibantah para Tergugat. Karena itu pula, Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan sebagian gugatan, dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menguatkan putusan hakim tingkat pertama. Alasan lain adalah penilaian hasil pembuktian.

Dalam permohonan kasasinya, Tergugat I (Pemerintah/Polri) memang menilai pertimbangan putusan judex facti keliru dan menyesatkan. Menurut Tergugat I yang harus membayar ganti rugi itu adalah Tergugat II-VII karena merekalah yang dinyatakan PN Bukittinggi melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan ‘penganiayaan’ yang menyebabkan kerugian perdata itu, menurut Tergugat I, adalah tindakan pribadi para tergugat II-VII.

Tergugat I juga menuding majelis hakim PN Bukittinggi tidak jujur dan adil karena setiap kali Pemohon Kasasi mengajukan saksi yang akan menerangkan Tergugat I sudah memberi arahan selalu ditolak majelis. Alasan hakim bahwa saksi adalah bawahan Tergugat I tidak sejalan dengan KUHAP. Namun, alasana-alasan dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan majelis hakim agung.

Putusan pidana
Gugatan ini tak lepas dari putusan pidana yang telah menghukum para Tergugat II-VII. Putusan PN Bukittinggi No. 75/Pid. B/2012/PN.BT yang menghukum para tergugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan dalil putusan pidana itu pula, Alamsyahfudin melalui kuasa hukumnya di LBH Padang mengajukan gugatan perdata ganti kerugian. Penggugat menggunakan dalil Pasal 1365 juncto Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata.

Era mengapresiasi putusan Mahkamah Agung karena selama ini masih sulit membawa oknum polisi pelaku penganiayaan ke pengadilan. Apalagi kalau sampai mengabulkan gugatan ganti rugi kepada pelaku dan institusi tempat bertugas oknum pelaku penganiayaan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56e7fa8879f2b/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat–ini-preseden-putusannya

MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana

Posted on | March 17, 2016 | Comments Off on MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana

Majelis Hakim Agung menyatakan tidak dapat menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Taswin Zein. Pasalnya, permohonan PK diajukan oleh kuasa hukum terpidana.

Sebuah gebrakan hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Taswin Zein. Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana kasus korupsi proyek peningkatan Pelatihan Pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI itu, dinyatakan tak dapat diterima.

 

Alasannya, menurut majelis, karena permohonan PK itu diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Bukan oleh terpidana atau ahli warisnya seperti yang ditentukan oleh Pasal 263 dan Pasal 265 KUHAP. “Majelis tidak dapat menerima permohonan PK dari kuasa hukum terpidana, ” ujar salah seorang anggota majelis, Krisna Harahap, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/3).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan, ‘Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung‘.

 

Majelis hakim agung yang mengadili perkara ini diketuai Artidjo Alkostar serta Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Abbas Said masing-masing sebagai anggota. Krisna menyatakan putusan ini sekaligus menerobos kebiasaan yang selama ini yang tetap memeriksa permohonan PK yang diajukan kuasa hukum terpidana.

 

Padahal, lanjut Krisna, praktek ini jelas-jelas tak hanya melanggar KUHAP tetapi juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pernah dikeluarkan pada 1984 dan 1988 ketika MA dipimpin oleh Adi Andojo dan Ali Said. Meski begitu, putusan ini tidak diambil secara bulat. Dua anggota majelis dalam perkara ini mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

 

Kedua hakim itu adalah Leo Hutagalung dan Abbas Said. Mereka beranggapan permohonan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana walau melanggar ketentuan KUHAP seharusnya boleh dilaksanakan. Praktek ini untuk memberi kesempatan kepada para pelaku tindak pidana korupsi mengajukan PK dari luar negeri yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan RI, seperti Singapura.

 

Dengan ditolaknya permohonan PK yang diajukan oleh pengacaranya ini, Taswin tetap menjalani pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia kiha diharuskan membayar uang pengganti Rp100 juta. Hukuman ini diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat. Taswin tidak mengajukan banding dan kasasi.

 

Lazim Dikuasakan

Don Ritto, Penasehat Hukum Taswin, mengaku kaget dengan putusan ini. “Loh, sudah putus toh?” ujarnya ketika dihubungi hukumonline. Lebih terkejut lagi, begitu Don mendengar alasan tidak diterimanya permohonan PK tersebut. Menurutnya, sepanjang pengalamannya sebagai pengacara, sudah menjadi hal yang lumrah bila permohonan PK itu diajukan oleh pengacara terpidana. Toh, si pengacara telah mengantongi surat kuasa dari terpidana.

 

Ia mengaku memiliki dasar mengajukan PK sebagai kuasa hukum Taswin. Ia menunjuk Lampiran Keputusan Menkumkham M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Surat tertanggal 10 Desember 1983 menyatakan permohonan kasasi dapat diajukan oleh kuasa hukum terpidana.

 

M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul ‘Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP’, lanjut Don, menyatakan surat Menkumham itu juga dapat diberlakukan untuk permohonan PK. “Ini yang menjadi dasar kami mengajukan PK,” jelasnya.

 

Menurut Don, alasan majelis hakim sangat naif. Ia mempertanyakan mengapa Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan PK yang diajukan ke MA. “Kami sempat sidang PK di PN Jakarta Pusat sebanyak tiga kali. Kalau dianggap bermasalah secara formal, seharusnya permohonan PK itu tidak bisa diteruskan ke MA,” tegasnya.

 

Majelis hakim sepertinya sudah dapat memprediksi sikap pihak terpidana dan kuasanya ini. Krisna mengatakan majelis hakim justru ingin meluruskan praktek di MA yang tidak sesuai dengan KUHAP. “Tujuan kami adalah supaya MA tetap berpegang teguh kepada KUHAP,” tegasnya.

 

Krisna juga berharap, ke depannya, pihak terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan PK. Ia mengatakan bila terpidana berada di penjara, Ketua Pengadilan bisa mengeluarkan surat penetapan untuk menghadirkan terpidana di gedung pengadilan. “Biar terpidana sendiri yang tandatangan,” ujarnya.

 

Sekedar mengingatkan, Taswin didakwa melakukan korupsi ketika sebagai pimpinan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan senilai Rp15 miliar dan proyek peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi senilai Rp35 miliar yang diadakan di Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia.

Dalam kedua proyek itu, Taswin dinilai melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena melakukan penunjukan langsung. Seharusnya Taswin melalui mekanisme tender.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8e7d9b0b1bb/ma-tegaskan-kuasa-hukum-tak-bisa-ajukan-pk-kasus-pidana

Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Posted on | March 8, 2016 | Comments Off on Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Dirjen Pajak.

Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Bulan Maret dan April merupakan momentum pemenuhan kewajiban perpajakan. Baik wajib pajak pribadi maupun badan akan menyampaikan laporan pajak tahunan. Berkaitan dengan hal itu, tak ada salahnya mengulik beberapa aturan terbaru di sektor perpajakan. Berikut ini lima aturan pajak terbaru yang berhasil dihimpun hukumonline.

1. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016
Peraturan ini berisi ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Peraturan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2016.

Di dalam peraturan ini termuat ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengolahan SPT. Antara lain, cara penyampaian SPT, validasi nomor pokok wajib pajak, serta pembetulan. Selain itu, di dalam peraturan ini juga terlampir lengkap formulir-fomulir yang berkaitan dengan penyampaian SPT.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan kelima atas PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjoegoro ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2016.

Ada tiga pasal yang diubah ketentuannya. Pertama, Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5). Selanjutnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4). Selain itu, ada pula penambahan ketentuan yang disisipkan menjadi Pasal 2 ayat (2a) dan Pasal 10B.

Ketentuan yang diubah menyangkut subjek pemungut pajak dan besarnya pungutan pajak. Sementara itu, ketentuan yang ditambahkan adalah aturan mengenai nilai ekspor yang menggunakan sistem free on board. Semua perubahan ketentuan dalam PPh barang impor ini mulai berlaku tanggal 3 April 2016 mendatang.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015
Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa objek PBB di bidang pertambangan minerba meliputi offshore maupun onshore. Selain itu, diatur pula tubuh bumi yang menjadi objek PBB minerba baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi.

Selain subjek dan objek pajak, di dalam peraturan ini diatur pula bagaimana penghitungan besar NJOP tubuh bumi dan bangunan yang kena pajak dan besaran PBB yang harus dibayarkan. Ada pula ketentuan mengenai prosedur pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Ada beragam jenis formulir berkaitan dengan PBB minerba yang bisa didapatkan dari lampiran Peraturan DJP ini.

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur soal impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 9 November 2015 dan mulai berlaku terthitung sejak tanggal 9 Januari 2016 lalu. Terbitnya PP No. 81/2015ini sekaligus mencabut PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 12 Tahun 2001.

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN serta bagaimana mekanisme menyangkut pembebasan tersebut. Ada dua jenis barang yang dibebaskan dari PPN. Pertama, barang yang dibebaskan atas impornya. Kedua, barang yang dibebaskan PPN atas penyerahannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1), ada sepuluh jenis barang yang dibebaskan PPN atas impornya. Barang-barang itu meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, ternak, bibit, pakan hewan, pakan ikan, bahan pakan, dan bahan baku kerajinan perak.

Sementara itu, barang yang dibebaskan PPN atas penyerahannya meliputi semua yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) ditambah beberapa jenis lainnya. Tambahan tersebut adalah satuan rumah susun sederhana dan listrik.

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015
Peraturan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang ada di dalam PP No. 74/2015 ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16B ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah tiga kali menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2015 dan mulai berlaku sebulan kemudian.

Di dalam aturan ini disebutkan bahwa penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. Menurut Pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, ada dua jenis kapal yang mendapatkan pembebasan PPN. Pertama, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia.

Kedua, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d5825aafdeb/ini-5-aturan-perpajakan-terbaru-yang-perlu-anda-ketahui

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN – PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Posted on | March 8, 2016 | Comments Off on PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN – PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

  1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. 3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
  5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
  6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan penceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
  8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). lebih lengkap dapat didownloa d di  /pn-madina/files/PERMA_MEDIASI_PENGADILAN_WEB.pdf

sumber : http://pn-mandailingnatal.go.id/inb-news-44-prosedur-mediasi-di-pengadilan

Penting Anda Tahu! Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara

Posted on | March 2, 2016 | Comments Off on Penting Anda Tahu! Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara

Untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah beleid yang berkaitan dengan hukum acara. Mengatur masalah pilkada, kewenangan, dan perikanan.

Sepanjang 2015-2016, MA telah menerbitkan sejumlah peraturan baik dalam bentuk surat keputusan (SKMA), peraturan MA (Perma), atau surat edaran (SEMA) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai peradilan tertinggi. Kebijakan internal MA mengenai hukum acara terbit karena ada kewenangan baru yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang belum lama ini diterbitkan. MA mengisi kekosongan hukum.

“Aturan-aturan ini umumnya untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru,” ujar Ketua MA Hatta Ali  saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (01/3)kemarin.

Hatta Ali menegaskan selama tahun 2015 MA telah menerbitkan sejumlah kebijakan menyangkut hukum acara. Misalnya, Perma No. 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan Perma No. 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan di Pengadilan Negeri hingga Pengadilan.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan pemeriksaan perkara TUN dan pidana dalam Pilkada harus diperiksa oleh hakim khusus dan majelis khusus,” kata Hatta Ali.

Ketua MA telah mengangkat 29 hakim tinggi khusus pada PTTUN dan 6 hakim agung khusus pada MA yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN yang timbul dalam proses pilkada sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPUD. “Ketua MA juga telah mengangkat 2.334 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan negeri dan 324 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan tinggi,” bebernya.

Terbit pula Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Hatta menjelaskan Perma No. 4 Tahun 2015 dan Perma No. 5 Tahun 2015 masuk dalam lingkup kewenangan PTUN sebagai amanat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebab, UU Administrasi Pemerintahan memberi dua kewenangan baru kepada PTUN yakni kewenangan memutus ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan memutus permohonan mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintah.

Selain itu, MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan. Dijelaskan Hatta, SEMA No. 1 Tahun 2015, sebagai pelaksanaan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mengatur teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan.

Terbitnya aturan ini bentuk dukungan MA terhadap pemerintah yang menginginkan adanya efek jera bagi terdakwa, perusahaan pemilik kapal, atau operator kapal melakukan pidana perikanan di wilayah Indonesia. “Pemberian efek jera ini dilakukan dengan menenggelamkan atau pemusnahan barang bukti kapal yang digunakan melakukan kejahatan pencurian ikan,” jelasnya.

Memasuki tahun 2016, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Di luar itu, Ketua MA memaparkan capaian keberhasilan rasio penyelesaian penanganan perkara dan pengawasan aparatur peradilantermasuk hakim. Dirinya memaparkan capaian dari sisipenghargaan atau penilaian kinerja dari kementerian/lembagalain.Selain itu, capaian penerbitan regulasilainyang mendukung tugas dan fungsi MA dan pengadilan di bawahnya, seperti Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan dan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d6249ac3897/penting-anda-tahu-kebijakan-kebijakan-ma-terbaru-tentang-hukum-acara

keep looking »
  • LINKS :

  • Facebook :

  • Recent Posts

  • Archives

  • Peta Kantor :