Author Archives: budiman

Prosedur Permohonan Madrid Protocol

Prosedur Permohonan Madrid Protocol Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.   Permohonan Internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris.   download Formulir MM2 Syarat subyek yang dapat mengajukan :   Pemohon yang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MAHKAMAH AGUNG PUTUSKAN BAHWA PERMENKUMHAM PARALEGAL TIDAK EFEKTIF

JAKARTA – Akhirnya Permohonan Uji Materi Permenkumham Paralegal Dikabulkan, Permohonan Uji Materi Permenkumham Paralegal yang tercatat dengan Register Perkara No. 22 P/HUM/2018 akhirnya dibacakan dengan Amar : “.. Kabul Permohonan Keberatan HUM Sebagian…” yang diputus pada tanggal 31 Mei 2018 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on MAHKAMAH AGUNG PUTUSKAN BAHWA PERMENKUMHAM PARALEGAL TIDAK EFEKTIF

Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018

Permenkumham tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dinilai dianggap bertentangan dengan UU Advokat. Tak kunjung usai, suara-suara keberatan masih terus berdatangan dari kalangan advokat sejak berlakunya Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Suara keberatan tersebut diungkapkan oleh sekelompok … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Profesi advokat kini resmi dapat mendampingi wajib pajak dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Dalam perpres sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik. Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

SEMA No.1 Tahun 2018 dinilai membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Akan tetapi, menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Posted in Uncategorized | Comments Off on Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

sumber : http://www.lensaindonesia.com/2017/09/16/mentang-mentang-milik-konglomerat-meikarta-abai-imb-dan-amdal-diadukan-ombudsman.html

Posted in Uncategorized | Comments Off on LBH KHMI : Jual Beli Apartemen MEIKARTA tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga di kemudian hari dapat di duga merugikan konsumen-kopnsumen pembeli apartemen MEIKARTA Oleh karena itu Kami meminta Pengembang Apartemen Meikarta dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tanggal 17 Nopember 1994 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Untuk itu Peran Pemerintah RI untuk dapat mencegah kerugian konsumen atas jual beli tersebut

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI dapat dilihat di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

Posted in Uncategorized | Comments Off on Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

LBH KHMI

Posted in Uncategorized | Comments Off on LBH KHMI